BUMN – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menangani dampak bencana alam di Provinsi Aceh. Melalui peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah melanjutkan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak. Setelah menyelesaikan proyek serupa di Aceh Tamiang, pemerintah melanjutkan program tersebut ke wilayah Aceh Timur sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam pemulihan pascabencana.
Langkah ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan program nasional, tetapi juga memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dengan menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak, pemerintah membantu warga menjalani masa transisi sebelum menempati hunian permanen.
Peran Strategis PT Hutama Karya dalam Proyek Huntara
Dalam pelaksanaan pembangunan hunian sementara di Aceh Timur, pemerintah kembali mempercayakan peran penting kepada PT Hutama Karya (Persero). Sebelumnya, perusahaan ini berhasil menyelesaikan pembangunan huntara di Aceh Tamiang dengan hasil yang memuaskan. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk kembali melibatkan Hutama Karya dalam tahap lanjutan pembangunan.
Melalui pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, Hutama Karya mampu menjaga kualitas bangunan sekaligus mempercepat proses konstruksi. Dengan demikian, masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian sementara tanpa harus menunggu terlalu lama.
Pembangunan rumah sementara BUMN di Aceh Timur hampir rampung dan siap dihuni korban bencana. (Dok Hutama Karya)
Distribusi dan Lokasi Hunian Sementara di Aceh Timur
Pada tahap kedua ini, Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya membangun total 45 unit hunian sementara yang tersebar di dua desa di Aceh Timur. Strategi penyebaran lokasi hunian ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses tempat tinggal bagi warga yang membutuhkan.
Sebanyak 35 unit huntara berdiri di Desa Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim, dengan pemanfaatan lahan seluas kurang lebih 960 meter persegi. Sementara itu, tim pelaksana membangun 10 unit huntara lainnya di Desa Seumatang, Kecamatan Julok Ulim, di atas lahan sekitar 495 meter persegi. Melalui pembagian lokasi ini, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak keluarga terdampak secara efektif.
Fasilitas Pendukung untuk Kehidupan Sosial Warga
Selain menyediakan unit tempat tinggal, proyek ini juga menghadirkan berbagai fasilitas pendukung. Setiap kawasan hunian sementara memiliki toilet umum, musala, serta dapur umum yang berfungsi menunjang aktivitas harian warga. Kehadiran fasilitas tersebut membantu masyarakat menjaga pola hidup sehat dan tetap menjalankan aktivitas sosial secara normal.
Lebih lanjut, perencana proyek merancang lingkungan huntara agar terasa nyaman dan fungsional. Tata letak kawasan memungkinkan interaksi sosial antarwarga sekaligus menciptakan rasa aman selama masa pemulihan berlangsung.
Progres Pembangunan dan Tahap Penyelesaian
Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan huntara di kedua desa telah mencapai sekitar 97 persen. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa seluruh struktur utama bangunan telah selesai. Saat ini, tim pelaksana fokus menyelesaikan tahap akhir berupa finishing dan perapihan.
Tahap ini mencakup penyempurnaan detail bangunan, pengecekan fasilitas, serta penataan lingkungan sekitar hunian. Setelah menyelesaikan seluruh proses tersebut, pihak terkait akan menyerahkan hunian sementara kepada pemerintah daerah untuk segera dimanfaatkan oleh warga.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Lokal
Selain memberikan solusi tempat tinggal, pembangunan huntara juga membawa dampak ekonomi yang positif. Proyek ini melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat sekitar memperoleh kesempatan kerja selama masa pembangunan. Dengan cara ini, proyek tidak hanya membantu pemulihan fisik wilayah terdampak, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi lokal.
Ke depan, pemerintah daerah akan mengoordinasikan penempatan warga agar proses hunian berjalan tertib dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, pembangunan hunian sementara oleh BUMN menjadi bagian penting dari strategi pemulihan pascabencana yang berfokus pada kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh.
