Pemerintah Indonesia – Menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Kementerian Agama mengambil keputusan tersebut melalui sidang isbat yang berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta Pusat, pada 19 Maret 2026. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memimpin langsung jalannya sidang tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Selanjutnya, sidang tersebut menghadirkan perwakilan duta besar negara sahabat, organisasi masyarakat Islam, serta para ahli falak. Selain itu, sejumlah lembaga seperti LAPAN, BMKG, BRIN, dan Planetarium Bosscha turut memberikan kontribusi data ilmiah. Dengan keterlibatan banyak pihak, pemerintah memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung secara komprehensif dan kredibel.
Hasil Hisab dan Rukyat dalam Sidang Isbat
Pemerintah menggunakan kombinasi metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Syawal. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan ketinggian antara 0 derajat 54 menit hingga 3 derajat 7 menit. Sementara itu, elongasi berkisar antara 4 derajat 32 menit hingga 6 derajat 6 menit.
Namun demikian, data tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang di tetapkan oleh MABIMS. Oleh karena itu, hasil rukyat yang di lakukan di berbagai lokasi tidak menunjukkan adanya hilal yang terlihat. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, sidang isbat kemudian menyepakati bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026.
Perbedaan Penetapan dengan Muhammadiyah
Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan Idul Fitri 1447 H pada Jumat, 20 Maret 2026. Organisasi ini menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal serta Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Metode tersebut mengutamakan perhitungan astronomi tanpa menunggu hasil pengamatan langsung.
Selanjutnya, Muhammadiyah mendasarkan keputusannya pada hasil ijtimak yang terjadi pada 19 Maret 2026. Pada saat matahari terbenam, beberapa wilayah di dunia telah memenuhi parameter ketinggian dan elongasi yang di tentukan dalam sistem kalender global. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menetapkan awal Syawal lebih awal dibandingkan pemerintah.
Resmi, Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Lebaran
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) memilih pendekatan rukyatul hilal sebagai dasar penetapan. Lembaga Falakiyah PBNU melakukan pengamatan hilal di berbagai lokasi di Indonesia. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat pada tanggal 29 Ramadan.
Dengan demikian, NU mengikuti keputusan pemerintah yang menetapkan Idul Fitri pada 21 Maret 2026. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi NU dalam mengutamakan observasi langsung sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah.
Faktor Penyebab Perbedaan Penetapan Lebaran
Perbedaan penetapan Idul Fitri 2026 tidak terjadi tanpa alasan. Setiap lembaga menggunakan metode ilmiah yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Pemerintah menggabungkan hisab dan rukyat, sedangkan Muhammadiyah mengandalkan hisab murni berbasis global.
Selain itu, kriteria yang digunakan juga berbeda. Pemerintah mengacu pada standar MABIMS yang menetapkan batas minimal ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 5,4 derajat. Sebaliknya, Muhammadiyah menggunakan prinsip wujudul hilal yang tidak bergantung pada visibilitas hilal secara langsung.
Dengan perbedaan tersebut, hasil penetapan tanggal Idul Fitri berpotensi berbeda satu hari. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan pendekatan metodologis yang digunakan masing-masing pihak.
Proses Rukyat dan Tantangan Observasi Hilal
Rukyatul hilal dilakukan di 177 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengamatan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan hilal secara langsung. Namun, proses tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi cuaca, awan, dan kabut.
Selain itu, waktu kemunculan hilal sangat singkat, yaitu hanya beberapa menit setelah matahari terbenam. Oleh karena itu, keberhasilan pengamatan sangat bergantung pada kondisi langit dan keakuratan peralatan.
Implikasi Sosial dari Perbedaan Penetapan
Perbedaan penetapan Idul Fitri sering kali menimbulkan dinamika di masyarakat. Namun demikian, masyarakat Indonesia telah terbiasa menghadapi situasi tersebut. Banyak pihak justru melihat perbedaan ini sebagai bentuk keberagaman dalam praktik keagamaan.
Selanjutnya, pemerintah terus mendorong sikap saling menghormati antarumat Islam. Dengan demikian, perbedaan metode tidak mengurangi makna kebersamaan dalam merayakan hari kemenangan.
Kesimpulan
Penetapan Idul Fitri 2026 menunjukkan pentingnya peran ilmu astronomi dan metodologi dalam menentukan kalender Hijriah. Pemerintah menggunakan pendekatan kombinasi hisab dan rukyat, sedangkan Muhammadiyah mengandalkan hisab global.
Perbedaan tersebut menghasilkan penetapan tanggal yang tidak sama. Namun, kondisi ini mencerminkan kekayaan perspektif dalam tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, masyarakat di harapkan tetap menjaga toleransi dan menghargai perbedaan dalam menjalankan ibadah.
