Dokumen Resmi MBG menjadi sorotan setelah Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di susun dalam bentuk dokumen resmi. Langkah tersebut d inilai penting agar setiap pelaksana program di berbagai daerah memiliki pedoman yang sama serta dapat menjalankan tugas tanpa kebingungan akibat arahan yang berbeda.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai kebijakan yang hanya di sampaikan secara lisan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman. Kondisi itu dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program MBG yang saat ini melibatkan banyak pihak di tingkat pusat maupun daerah.
Arahan Program Harus Memiliki Dasar Tertulis
Dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional, Netty menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan Program MBG perlu di tuangkan dalam dokumen resmi. Bentuknya dapat berupa pedoman pelaksanaan, keputusan, surat edaran, hingga petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi seluruh pelaksana.
Menurutnya, dokumen resmi akan memberikan kepastian mengenai prosedur kerja sehingga tidak muncul perbedaan penafsiran di lapangan. Selain itu, kebijakan tertulis juga memudahkan proses koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam menjalankan program tersebut.
Hindari Instruksi Verbal yang Berpotensi Menimbulkan Multitafsir
Komisi IX DPR RI juga mengingatkan agar BGN tidak mengandalkan instruksi verbal dalam menyampaikan perubahan kebijakan. Arahan yang hanya di sampaikan secara lisan di nilai memiliki risiko tinggi karena dapat di pahami secara berbeda oleh masing-masing pelaksana.
Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan program, mulai dari proses distribusi, pelaporan, hingga evaluasi kegiatan. Bahkan, kondisi itu dapat menyulitkan ketika di lakukan pemeriksaan atau pertanggungjawaban administrasi.
Komisi IX DPR menggelar audiensi dengan MBG Watch di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Konsistensi Regulasi Di nilai Sangat Penting
Selain meminta seluruh kebijakan di dokumentasikan, Netty juga menyoroti pentingnya penggunaan istilah yang seragam dalam seluruh regulasi Program MBG. Menurutnya, ketidakkonsistenan istilah maupun substansi aturan dapat memicu kebingungan di tingkat pelaksana.
Program Makan Bergizi Gratis di jalankan di banyak wilayah dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, sekolah, hingga mitra penyedia layanan. Oleh sebab itu, keseragaman aturan di nilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan berlangsung efektif.
Regulasi yang konsisten juga akan memudahkan proses evaluasi serta pengawasan apabila di temukan kendala selama pelaksanaan program.
Kepastian Aturan Dukung Keberhasilan Program
Komisi IX DPR berharap Badan Gizi Nasional dapat terus memperkuat tata kelola Program MBG melalui penyusunan regulasi yang jelas, terdokumentasi, dan mudah di pahami oleh seluruh pelaksana.
Dengan adanya pedoman resmi yang berlaku secara nasional, proses implementasi di daerah di harapkan berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain mengurangi potensi multitafsir, langkah tersebut juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal.
